Audiensi Buntu, Peserta KDKMP Pandeglang Ricuh: Panitia Menghilang, Anggaran Rp5 M Dipertanyakan

Audiensi Buntu, Peserta KDKMP Pandeglang Ricuh: Panitia Menghilang, Anggaran Rp5 M Dipertanyakan

PANDEGLANG XYZ - Rencana audiensi antara peserta Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dengan pihak penyelenggara di Kabupaten Pandeglang berakhir buntu. Alih-alih mendapat penjelasan, massa justru dihadang hingga situasi memanas dan berujung ricuh di Hotel Mutiara Carita, Senin (4/5/2026).

Massa yang tergabung dalam Forum Koperasi Desa Merah Putih (F-KDKMP) datang untuk menuntut klarifikasi atas pelaksanaan pelatihan yang digelar PT Garuda Solusi Kreatif. Namun upaya dialog itu gagal total.

Koordinator Lapangan, Entis Sumantri, menyebut massa tidak hanya gagal bertemu pihak penyelenggara, tetapi juga menghadapi penghadangan oleh sejumlah oknum tak dikenal.

“Kami datang baik-baik untuk audiensi, tapi justru dihadang. Bahkan ada dugaan penyusup yang memprovokasi,” tegasnya.

Ketegangan tak terhindarkan saat massa berhadapan dengan pihak yang diduga terkait kegiatan. Adu mulut hingga aksi saling dorong pecah di lokasi.

Upaya mediasi sempat digelar, namun tidak menghasilkan titik temu. Pertemuan kemudian dipindahkan ke Kantor Kecamatan Carita.

Namun fakta di lapangan justru memicu kekecewaan baru. Hingga berjam-jam menunggu, pihak panitia maupun pihak terkait tak kunjung muncul.

“Kami tunggu lama, tapi tidak ada satu pun yang datang. Ini bentuk pengabaian terhadap peserta,” kata Entis.

Situasi ini membuat massa menilai tidak ada itikad baik dari penyelenggara untuk membuka ruang dialog.

Anggaran Rp5 Miliar Disorot Keras

Ketua KDKMP, Widianingsih, secara terbuka mempertanyakan besarnya anggaran pelatihan yang dinilai tidak sebanding dengan realisasi di lapangan.

Ia mengungkapkan, setiap desa dibebankan Rp14.980.000. Dengan total 339 desa/kelurahan, anggaran kegiatan diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar.

“Anggaran besar, tapi fasilitas, konsumsi, uang saku, hingga kualitas materi jauh dari harapan. Ini harus dijelaskan,” tegasnya.

Dukung Program, Tolak Pelaksanaan Tertutup

Meski mengkritik keras pelaksanaan, F-KDKMP menegaskan tidak menolak program koperasi desa dari pemerintah pusat. Namun mereka menilai pelaksanaan di daerah sarat masalah dan minim transparansi.

“Kami mendukung program pemerintah. Tapi kalau pelaksanaannya tertutup dan tidak akuntabel, ini yang kami tolak,” ujar Entis.

Tuntutan Tegas Dilayangkan

Dalam aksi tersebut, massa melayangkan sejumlah tuntutan:

Evaluasi total pelatihan oleh penyelenggara

Pembukaan transparansi anggaran

Kejelasan legalitas pengurus KDKMP

Penghentian dugaan intimidasi terhadap desa dan pengurus

Pertanggungjawaban pihak penyelenggara

Hingga aksi berakhir, pihak penyelenggara belum memberikan keterangan resmi. Ketiadaan respons ini semakin mempertegas kebuntuan dialog yang sejak awal diupayakan peserta. [*/Red]