BEM STKIP Syekh Manshur Gelar Aksi di Depan Kantor Sekda Pandeglang Soroti Krisis Pendidikan

BEM STKIP Syekh Manshur Gelar Aksi di Depan Kantor Sekda Pandeglang Soroti Krisis Pendidikan

PANDEGLANG XYZ - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Syekh Manshur Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang, Kamis (7/5/2026).

Aksi yang diikuti sekitar 30 lebih peserta itu tampak didominasi oleh mahasiswi atau kaum hawa. Mereka datang membawa poster dan menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional maupun daerah yang dinilai semakin memprihatinkan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membagikan press release berisi sikap dan tuntutan mereka terhadap pemerintah pusat serta Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Koordinator aksi menyebut, momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) seharusnya menjadi ruang refleksi terhadap kondisi pendidikan yang masih penuh ketimpangan.

Dalam rilis yang dibagikan, BEM STKIP Syekh Manshur menyoroti wacana penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Mereka menilai pendekatan pendidikan yang terlalu berorientasi pasar dapat mempersempit makna pendidikan itu sendiri.

“Pendidikan tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga membangun karakter, peradaban, dan kesadaran kritis masyarakat,” tulis mahasiswa dalam rilisnya.

Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti kondisi pendidikan di Kabupaten Pandeglang yang disebut sedang berada dalam situasi darurat. Mereka membeberkan sejumlah data, mulai dari tingginya angka putus sekolah yang mencapai 42.415 anak hingga kerusakan ribuan ruang kelas SD dan SMP.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga menyinggung persoalan kesejahteraan guru PPPK yang dinilai belum mendapatkan kepastian. Dalam rilis tersebut disebutkan adanya potensi pemecatan guru PPPK pada Januari 2027 akibat keterbatasan fiskal daerah dan ketimpangan pembiayaan antara pemerintah pusat dengan daerah.

BEM STKIP Syekh Manshur turut menyoroti alokasi anggaran daerah yang dianggap belum berpihak pada sektor pendidikan. Mereka menyinggung anggaran makan minum DPRD Pandeglang yang disebut mencapai Rp4 miliar dan anggaran makan minum Sekretariat Daerah sebesar Rp4,8 miliar.

Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera melakukan evaluasi dan relokasi anggaran agar lebih diprioritaskan untuk pendidikan, termasuk perbaikan infrastruktur sekolah dan keberlanjutan nasib guru PPPK.

Meski berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan, aksi berjalan kondusif. Secara bergantian, para mahasiswa menyampaikan orasi di depan Kantor Setda Pandeglang.

Aksi ditutup dengan penegasan sikap mahasiswa bahwa pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara dan pemerintah harus hadir menjamin akses pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan. [07/Red]