Kesbangpol Pandeglang Dukung Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026
 |
| Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Muklis Arifin, S.H., berinteraksi langsung dengan warga di sela kegiatan. |
Kepala Kesbangpol Kabupaten Pandeglang, Muklis Arifin, S.H. mengatakan bahwa pengukuran tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat harmoni masyarakat sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data.
"Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi harmoni masyarakat di daerah, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun keagamaan. Hasilnya nanti dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan," kata Muklis, Senin (23/6/2026).
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.7/e-649/Polpum tanggal 12 Juni 2026, pelaksanaan pengukuran IHaI Tahun 2026 berlangsung mulai 17 Juni hingga 17 Juli 2026 dan mencakup 304 kabupaten/kota di 29 provinsi, termasuk Kabupaten Pandeglang.
Muklis menjelaskan, pengumpulan data dilakukan melalui e-survei yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku usaha, petani, nelayan, ASN, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, mahasiswa, pelajar hingga masyarakat umum.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat diperlukan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi harmoni di daerah.
"Kami berharap partisipasi masyarakat dapat berjalan optimal sehingga hasil survei yang diperoleh akurat dan representatif. Semakin luas keterlibatan masyarakat, semakin baik pula gambaran kondisi harmoni yang dapat diketahui," ujarnya.
Dalam pengukuran tersebut, Indeks Harmoni Indonesia diukur melalui empat dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Keempat dimensi tersebut mencakup delapan variabel dan 40 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni masyarakat secara komprehensif.
Untuk mendukung pelaksanaan survei, Kesbangpol Pandeglang akan berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Bappeda, serta Kementerian Agama.
Muklis menambahkan, hasil pengukuran IHaI nantinya diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif serta memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat.
"Pada prinsipnya kami siap mendukung pelaksanaan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga dan memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat," pungkasnya. [***]
Posting Komentar untuk "Kesbangpol Pandeglang Dukung Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2026"