Kehadiran Dapur MBG di Pandeglang Disambut Antusias, Sayuti Minta Rekrutmen Transparan

Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, mendampingi Anggota DPR RI Komisi I, Rizki Natakusumah saat mengunjungi dapur MBG pada beberapa waktu lalu. (Foto IG Pemkab Pandeglang)

PANDEGLANG XYZ - Kehadiran Dapur MBG di Kabupaten Pandeglang disambut antusias oleh masyarakat. Program tersebut dinilai mampu membuka lapangan kerja baru dan menjadi solusi dalam mengurangi angka pengangguran di daerah.

Hal itu disampaikan Sayuti, anggota dari Lembaga Kajian Jati Bangsa saat diwawancarai terkait dampak operasional Dapur MBG di tengah masyarakat, pada Jumat (27/2/2026).

Menurut Sayuti, pembukaan Dapur MBG membawa harapan besar bagi warga yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Kehadiran Dapur MBG di Pandeglang sebagai solusi pengurangan pengangguran tentu disambut baik oleh masyarakat. Ini peluang yang sangat dibutuhkan untuk membantu warga menafkahi keluarga,” ujarnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses rekrutmen karyawan perlu mendapat perhatian serius dan evaluasi menyeluruh. Hal ini penting agar tercipta keadilan dan kesempatan kerja benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kami menemukan di lapangan adanya dugaan penerimaan karyawan yang sarat dengan titipan, bahkan kami menduga terjadi praktik transaksional. Ini tentu tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Sayuti menilai, pengawasan dan koordinasi lintas kelembagaan menjadi kunci agar proses rekrutmen berjalan transparan. Ia menyebut kepala desa, lurah, LPM, dan BPD memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memastikan program tersebut tepat sasaran.

“Kepala desa dan lurah sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan, LPM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, serta BPD sebagai unsur pemerintahan desa wajib mengetahui proses rekrutmen karyawan MBG.

Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” katanya.

Ia juga berharap pihak pengelola atau yayasan yang menaungi Dapur MBG dapat berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah desa dan kelurahan setempat sebelum melakukan perekrutan tenaga kerja.

“Kami memohon kepada kepala dapur atau pemilik yayasan yang mengelola MBG agar berkoordinasi dengan kades, lurah, LPM, dan BPD masing-masing. Sinergi ini penting agar masyarakat sekitar benar-benar mendapatkan prioritas,” jelasnya.

Selain itu, Sayuti turut meminta para camat di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk memberikan imbauan kepada yayasan pengelola MBG agar wajib berkoordinasi dengan unsur pemerintahan dan kelembagaan desa.

Menurutnya, peran camat sangat strategis dalam memastikan tata kelola program tetap sesuai aturan dan menjunjung prinsip keadilan serta kearifan lokal.

“Kami ingin masyarakat merasakan keadilan di bidang pekerjaan. Jangan sampai program yang seharusnya membantu justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Lurah, LPM, kades, dan BPD harus memastikan bahwa karyawan Dapur MBG benar-benar berasal dari masyarakat sekitar,” pungkas Sayuti. [*/Red]